Namun, ia menjelaskan, pernyataannya tersebut semata-mata hanya ingin mengungkapkan fakta yang selama ini belum diketahui pengguna layanan pulsa listrik.
"Saya itu sebenarnya enggak niat bikin gaduh. Saya hanya ingin ungkap fakta. Daripada kita diam-diam saja, ternyata di dalamnya (ada) KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) mendingan kita ungkap fakta saja," kata Rizal ditemui seusai rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Rabu (9/9/2015).
Dia pun berpendapat, "kegaduhan" itu bukan kegaduhan yang biasa-biasa saja, melainkan kegaduhan yang ada isinya. "Tidak gaduh hanya di 'kulitnya'. Kalau gaduh hanya di 'kulitnya', itu adalah infotainment. Saya enggak tertarik dengan infotainment," kata Rizal.
Menurut Rizal, investor pun justru senang jika ada "kegaduhan yang berisi" itu. Sebab, itu artinya, sebagian pejabat di pemerintahan Jokowi-JK sudah mulai terbuka.
"Kalau ada yang bilang gaduh-gaduh investor tidak jadi datang, saya pikir itu cara pandang kuno. Cara pandang Orde Baru," kata dia.
Dalam rapat tersebut, salah seorang anggota Dewan mempertanyakan sepak terjang Rizal yang dinilai justru membuat kegaduhan.
Terkait "provider setengah mafia" di pulsa listrik, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menilai, tuduhan Rizal sangat serius. Pasalnya, sebagai seorang menteri koordinator, Rizal tentu memiliki data valid dan aktual atas apa yang disampaikan.
"Karena jika tidak (benar), tuduhan tersebut bisa menjadi fitnah dan menimbulkan kegaduhan baru di negara ini,"
sumber ; kompas
Posting Komentar